Ketua GIP NKRI : Kalau Nanti Saya berkuasa, Pertama Saya Bubarkan adalah PDIP
Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI (GIP NKRI) DR. Masri Sitanggang mengatakan, jika dirinya yang berkuasa di republik ini, yang pertama kali dibubarkannya adala Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pernyataan itu disampaika DR. Masri saat berdialog dengan anggota Komisi A DPRD Sumut Syamsul Qodri dan Brilian Muchtar, Jumat 18 Agustus 2017.
“Kalau nanti saya berkuasa, yang pertama saya bubarkan adalah PDIP, karena pada pidatonya megarwati mengatakan pancasila itu lahirnya 1 Juni,” tegas Masri Sitanggang, seperti dilansir drberita.com.
DR. Masri Sitanggang merupakan satu dari puluhan perwakilan Ormas Islam yang diterima DPRD Sumut untuk mewakili ratusan massa yang menolak Perppu No. 2 tahun 2017 tentang ormas.
DR. Masri juga menantang para politisi PDIP dialog terbuka tentang Pancasila. “Saya siap berdialog dengan mereka (PDIP) diamana saja, kapan saja, secara terbuka juga oke,” cetusnya.
Pernyataan DR. Masri tersebut membuat politisi PDIP Brilian Muchtar terdiam.
Sebelumnya, massa dari berbagai ormas yang menamakan Forum Islam Bersatu (FIB) dan Aliansi Mahasiswa Muslim Bersama Umat (AMMBU) melakukan aksi menolak Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Dalam demonstrasi ini, massa melakukan long march dari Masjid Agung Medan usai shalat Jum’at dan menyampaikan penolakannya di gedung DPRD Sumut.
“Kami menolak keras dan meminta DPR RI membatalkan Perppu itu. Karena tidak ada alasan yang dapat diterima dari lahirnya Perppu itu,” kata Koordinator FIB Irwan Said Batubara.
Massa menilai Perppu itu mengandung sejumlah poin yang dapat membawa negara ini menuju rezim diktator yang represif dan otoriter. Salah satu yang menjadi fokus adalah dihilangkannya proses pengadilan dalam pembubaran ormas.
Atas kesewenang-wenangan itu maka DR. Masri Sitanggang akan ganti melakukan pembubaran terhadap PDIP. Anda setuju pembubaran PDIP?
Sumber : Ketua GIP NKRI : Kalau Nanti Saya berkuasa, Pertama Saya Bubarkan adalah PDIP